INFO KERJASAMA

CONTOH SURAT AKAD PERJANJIAN KERJASAMA USAHA SYARIKAH MUDHARABAH


Bagi Sahabat sahabat RumaJamuR yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan rekan kerja ataupun calon investor pastinya memerlukan draft surat akad yang isinya bisa mewakili kepentingan kedua belah pihak. berikut saya posting salah satu contoh akad yang bisa sahabat sahabat gunakan atau dijadikan patokan dalam melakukan perjanjian kerjasama terutama dalam bentuk syarikah mudharabah atau perjanjian dalam bentuk bagi hasil usaha.

SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

MUKADDIMAH

“Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah,

selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya.

Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka.”

(Hadist Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Harairah r.a.)

Pada hari ini, ____________ tanggal ____ bulan ___________tahun _____________, di Bandung,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama               :

No. KTP          :

Alamat            :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama               : Rial Aditya

No. KTP          :

Alamat            :

Posisi               : Direktur

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian bersyarikat dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha budidaya jamur  dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha budidaya jamur  tiram.

2. Pihak Kedua selaku pengelola (mudharib) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.

3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama, yang diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

4. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar maupun

pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2,3, dan 4.

Pasal 2

Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar

Rp __________________(terbilang______________________________________________)

2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada hari ________Tanggal____bulan __________ tahun ________ melalui transfer ke nomor rekening _______________Bank_______________Cabang___________Bandung a.n.__________________

Pasal 3

Pengelola Usaha

 1. Pihak Kedua bersama 3 orang muslim yang tergabung dalam satu syarikah al-wujuh secara  seksama  bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada pasal sebelumnya dengan anggota sebagai berikut:

Nama            :

No. KTP       :

Alamat         :

Posisi            : Manajer Operasional

 

Nama            :

No. KTP       :

Alamat         :

Posisi            : Research & Development

 

Nama            :

No. KTP       :

Alamat         :

Posisi            : Admin-Keuangan

2. Dalam mengelola usahanya, pengelola bisa dibantu oleh sejumlah staf yang kesemuanya berstatus

sebagai karyawan (ajiir).

Pasal 4

Keuntungan

 1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh  dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi zakat (2,5% dari Cash Profit), Sosial (2,5% dari Cash Profit), dan Pengembangan Usaha (20% dari Cash Profit).

2. Nisbah keuntungan usaha disepakati sebesar 50:50. Pihak Pertama selaku pemilik modal mendapat 50% dari  keuntungan bersih, Pihak Kedua selaku pengelola mendapat 50% dari keuntungan bersih.

Pasal 5

Kerugian

 1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif.

2. Kerugian usaha ditanggung kedua pihak sesuai dengan hukum Islam syarikah mudharabah dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Kerugian usaha layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal sesuai dengan persentase modal yang diinvestasikan, sedangkan kerugian tenaga, pikiran, serta waktu  ditanggung oleh pengelolaan usaha.
  2. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

Penghitungan Untung-Rugi dan Laporan Usaha

  1. Penghitungan untung rugi bulanan dilakukan 5 hari pada bulan berikutnya.
  2. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap 1 tahun.
  3. Laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 10 hari pada bulan berikutnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  4. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 2 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari setelah penghitungan untung-rugi dan diserahkan melalui transfer rekening.

 

Pasal 7

Jangka Waktu Bersyarat

  1. Jangka waktu kerjasama yang tersebut pada pasal 1 adalah 3 tahun, kecuali ada pembubaran kerjasama yang disepakati oleh kedua pihak.
  2. Perjanjian kerjasama ini akan ditinjau kembali setiap akhir tahun untuk diperbaharui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak.

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

  1. Selama jangka waktu kerjasama usaha, Pihak Pertama :
    1. berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Kedua;
    2. berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini;
    3. berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua;
    4. berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha atau memanfaatkan situasi) dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua pihak;
    5. berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi perjanjian;
    6. berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (5) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi;
    7. berhak melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Kedua;
    8. berhak mengajukan usul dan saran kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan;
    9. berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi perjanjian ini.
  1. Selama jangka waktu kerjasama usaha, Pihak Kedua :
    1. berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 2 minggu setelah perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani;
    2. berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama;
    3. berkewajiban untuk melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah) dan/atau kejadian lainnya yang terjadi di tengah-tengah kegiatan usaha kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 hari setelah kejadian;
    4. berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 (2) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi;
    5. berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha;
    6. berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran, ataupun keinginan Pihak Pertama;
    7. berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi perjanjian ini;
    8. berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas waktu, tenaga, dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kerugian pengelolaan usaha) sehubungan dengan pembatalan perjanjian kerjasama usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (5).

 

Pasal 9

Perselisihan

  1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama usaha ini, kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
  2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

 

Pasal 10

Lain-lain

  1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua pihak.
  2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum.
  3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

….., ……………………………..

 

Pihak Pertama                                                                                                 Pihak Kedua

89 thoughts on “CONTOH SURAT AKAD PERJANJIAN KERJASAMA USAHA SYARIKAH MUDHARABAH”

Tinggalkan pesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s